Jakarta (24/7). Pemerintah akhirnya menutup pintu bagi kedatangan tenaga kerja asing (TKA) untuk menghentikan penyebaran Covid-19. Wakil Ketua Umum MUI H Anwar Abbas, menyambut baik kebijakan pemerintah itu. Menurutnya. kebijakan tersebut memiliki sisi positif bagi rakyat Indonesia.

“Kebijakan ini menyejukkan, bahkan kami meminta pemerintah untuk membatasi kehadiran tenaga kerja asing, untuk memberikan lapangan kerja bagi anak bangsa pada bidang-bisang yang tak perlu dikerjakan TKA,” ujar Anwar Abbas.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menerbitkan Permenkumham Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pembatasan Orang Asing Masuk Ke Wilayah Indonesia Dalam Masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Dalam Permenkumham tersebut dijelaskan orang asing yang boleh masuk ke Indonesia hanya pemegang visa diplomatik dan visa dinas, pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas, pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap.

Kemudian orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, serta awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya. Kendati demikian, orang asing yang tergolong pengecualian dalam Permenkumham tersebut membutuhkan rekomendasi K/L terkait untuk bisa masuk ke Tanah Air.

Anwar Abbas mengatakan bahwa Permenkumham itu, selain jadi upaya pemerintah dalam mengendalikan Covid-19 juga memiliki keuntungan lain. Menurutnya, pemerintah sudah sepantasnya tegas dan konsisten dalam mengambil kebijakan, untuk dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat.

“Tenaga kerja asing yang datang sebagai bagian dari proyek strategis nasional atau dengan alasan penyatuan keluarga, kini tak bisa lagi masuk ke Indonesia dalam masa PPKM. Hal ini tentu jelas menjadi sesuatu yang menyejukkan,” kata Anwar Abbas, yang juga dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah.

Ia tidak menampik bahwa tenaga asing di sejumlah proyek strategis nasional masih dibutuhkan, terutama tenaga ahli. Namun yang patut dikedepankan yakni transfer ilmu pengetahuan, agar pekerja Indonesia mampu berdaya.

“Oleh karena itu, kita meminta pembatasan orang asing terutama para tenaga kerjanya tidak hanya selama masa pandemi Covid-19 atau pada masa PPKM. TKA dibutuhkan bila anak bangsa memang tidak dan atau belum bisa mengerjakannya,” tutupnya. ANTARA

Leave a Reply

Your email address will not be published.