Jakarta (11/6). Koalisi Penyelamat Peternak Rakyat Nusantara yang di dalamnya tergabung peternak ayam petelur melakukakan aksi damai di depan Kantor Bupati Blitar, Jawa Timur. Dalam acara yang mereka helat pada Kamis (10/6) bertujuan menyuarakan penolakannya mengenai Surat Edaran (SE) Dirjen Peternakan tertanggal 3 Juni 2021. Menurut mereka SE tersebut sangat merugikan peternak ayam dan petelur.

Menurutnya, sebelum SE ini diterbitkan harga normal telur ayam pada kisaran Rp20.000-21.000, namun kini harga telur ayam turun Rp1.000. Menurut para aksi damai, hal itu terjadi disebabkan beredarnya telur ayam ras pedaging membuat harga telur ayam menjadi turun dan tidak stabil.

Aksi damai peternak di Blitar, Jawa Timur tersebut membuat Ketua DPP Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar), Singgih Januratmoko angkat bicara. Ia menghimbau para peternak supaya tenang dan tak berprasangka buruk kepada Kementerian Pertanian.

Menurut anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar itu, SE No. 03281/PK.010/F/06/2021 tentang cutting telur hatched egg (HE) usia 19 hari di penetasan (HTC), bertujuan agar tidak terjadi suplai berlebihan (over supply) DOC broiler. Ia juga menambahkan, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan atau PKH mengeluarkan SE tersebut berdasarkan permintaan peternak ayam broiler karena over supply DOC broiler, “Semua itu bertujuan supaya suplai DOC terkendali,” kata Singgih Januratmoko.

Bukan hanya itu, telur HE kecil kemungkinan beredar di pasar, sebab karena yang di cutting adalah telur yang sudah ada di mesin penetasan selama 19 hari. Anggota Komisi VI DPR RI itu menegaskan telur HE tersebut tak mungkin dikonsumsi, sebab sudah rusak.

“Dalam proses cutting dilakukan dengan pengawasan ketat dari Dinas Peternakan dan breeding farm dari kompetitor,” ujar Singgih Januratmoko. Dengan begitu, ia memastikan telur HE sangat tidak memungkinkan beredar, dijual di pasar, bahkan dikonsumsi masyarakat.

“Dari beberapa hal yang kami sampaikan tersebut, sangat tidak mungkin telur HE yang di_cutting_ sesuai surat edaran Dirjen PKH diperjualbelikan sebagai telur konsumsi,” imbuh Singgih. DPP Pinsar berharap semua pihak bisa mencermati kondisi dengan lebih bijaksana, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam melihat surat edaran tersebut.

Menurut Singgih Januratmoko, semua peternak perlu perlindungan dari pemerintah, terutama dari Kementerian Pertanian, “Apa yang dilakukan Dirjen PKH dengan mengeluarkan surat edaran cutting telur HE tersebut adalah paling efektif, dalam membantu peternak broiler dan tentunya juga tidak berdampak pada pasar telur konsumsi yang ada serta tidak merugikan peternak ayam petelur ,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.