Jakarta (21/7). Pemerintah resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masyarakat hingga 26 Juli 2021 — bergantung tingkat infeksi Covid-19. Menurut Ketua Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, seluruh kegiatan lintas kementerian dan lembaga untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi berada pada satu komando dari Presiden Jokowi.

“Seluruh menteri koordinator berkoordinasi dan saling bahu-membahu di bawah arahan Presiden,” ujar Wiku. Menurutnya, satu komando itu, berkaitan dengan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi secara selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat selama dua pekan terakhir.

Dalam penyampaian Wiku tersebut, Presiden Jokowi meminta Kementerian Kesehatan meningkatkan kesiapan dengan menambah kapasitas tempat tidur dengan konversi, “Hingga membangun rumah sakit darurat maupun penambahan jumlah alat kesehatan pendukung,” ujar WIku.

Segala upaya di bidang kesehatan juga harus mendapatkan dukungan internasional, melalui dipolomasi Kementerian Luar Negeri, “Dukungan tersebut bisa didapat melalui pemerintah negara lain maupun swasta. Seperti dalam bentuk pasokan oksigen ventilator dan masker medis,” ujar Wiku.

Menurut Wiku, Kemenkes juga bertanggung jawab atas bantuan dosis vaksin untuk percepatan vaksinasi. Sementara Kementerian Perindustrian dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) fokus pada kebutuhan pasokan tabung oksigen. Mereka mendapat tugas meningkatkan kapasitas produksi tabung oksigen, dengan cara kemitraan antar-BUMN atau mengaktifkan kembali pabrik okigen. Menurutnya, impor tabung oksigen hanya bersifat jangka pendek, dan menitikberatkan pengadaan dari dalam negeri dalam jangka panjang.

Protokol kesehatan dan adaptasi kebiasaan baru di tengah masyarakat, dipandang belum maksimal. Untuk itu, menurut WIku, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan TNI-Polri saling bekerja sama mengedukasi dan menangkal kabar bohong.

Sementara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memastikan aktivitas masyarakat selaras dengan kebijakan pemerintah. Sedangkan Kementerian Keuangan dan Kementerian Sosial menganggarkan secara khusus, untuk mendukung distribusi obat-obatan gratis kepada masyarakat dan usaha kecil. ANTARA

Leave a Reply

Your email address will not be published.