Jakarta (217). Pemerintah membuka kegiatan ekonomi secara perlahan setelah Presiden Jokowi memutuskan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 26 Juli 2021. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi pada pukul 19.30 melalui pers konferensi virtual dan ditayangkan pada akun Youtube resmi Sekretariat Negara.

Namun, pembukaan PPKM usai 26 Juli 2021 juga masih memperhatikan hasil dan evaluasi, “Bila tren mengalami penurunan, maka 26 Juli 2021 pemerintah membuka PPKM secara bertahap,” ujar Presiden Jokowi.

Pemerintah menerapkan kebijakan yang berhati-hati, di antaranya membuka pasar tradisional. Pasar yang menjual kebutuhan pokok masyarakat itu, diizinkan buka hingga pukul 20.00. Pengunjung pasar juga dibatasi hanya setengah dari kapasitas pasar.

Pasar yang tidak menjual kebutuhan pokok diizinkan buka hingga pukul 15.00, dengan pengunjung dibatasi 50 persen dan menerapkan protokol kesehatan. Presiden memerintahkan pemerintah daerah untuk mengatur protokol kesehatan kepada dua jenis pasar tersebut.

Pemerintah juga tetap mengizinkan pembukaan usaha bagi pedagang kaki lima, toko kelontong, agen voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lainnya. Namun dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00. Pengaturan pembukaan dan jam tutup diserahkan kepada pemerintah daerah.

Masyarakat juga diperbolehkan makan di warung, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka. Batas waktu makan bagi warga di warung dan sejenisny, hanya 30 menit. Para penjaja makanan itu tetap diperbolehkan buka dengan protokol kesehatan hingga pukul 21.00.

Adapun kegiatan yang lain pada sektor esensial dan kritikal, baik di pemerintahan maupun swasta, serta terkait dengan protokol perjalanan, akan dijelaskan secara terpisah, “Saya minta kita semua bisa bekerja sama bahu-membahu melaksanakan PPKM ini. Kita harus menerapkan kedisiplinan melaksanakan protokol kesehatan,” ujar Jokowi.

Sebelumnya, PPKM Darurat telah berlangsung selama dua pekan pada 3 hingga 20 Juli 2021. Kebijakan PPKM diputuskan setelah angka kasus Covid-19 mengalami lonjakan signifikan hingga melampaui 20.000-an penambahan kasus dalam sehari.

Mulanya, PPKM Darurat berlaku hanya untuk Jawa dan Bali yang mencakup 44 kabupaten dan kota. Tapi kemudian pada 12 Juli diperluas ke 15 kota dan kabupaten di luar Jawa-Bali.

Selama masa PPKM Darurat, pemerintah membatasi perjalanan warga. Syarat perjalanan juga sangat ketat, misalnya dengan membawa surat vaksinasi minimal dosis pertama dan hasil tes swab PCR maupun tes antigen, yang menunjukkan hasil negatif. Bagi penumpang pesawat duwajibkan membawa hasil tes swab PCR. Kantor-kantor yang memiliki usaha non esensial dan kritikal, diperintahkan untuk menerapkan kerja dari rumah bagi karyawannya.

Presiden Jokowi saat menyampaikan perpanjangan PPKM hingga 26 Juli 2021 pada Selasa (20/7). (Dok. Sekretariat Negara)

Leave a Reply

Your email address will not be published.