Jakarta (31/7). Para peternak ayam selama masa pandemi mengalami pukulan berat. Namun dengan harga daging ayam dan telur yang stabil, dampak kerugian peternak tidak sebesar 2019 lalu. Meskipun demikian, sebagian peternak di Jawa Tengah dan Jawa Timur, meskipun pemerintah telah mematok harga pokok produksi (HPP) Rp19.500/kg.

“Harga yang ditetapkan pemerintah tersebut membuat harga daging ayam dan telur di pasaran stabil. Dalam sembilan bulan tahun ini peternak tidak rugi, namun memang pandemi dan PPKM darurat membuat permintaan turun,” ujar Ketua Umum DPP Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Singgih Januratmoko.

Ia mengatakan, pihaknya secara kelembagaan mengapresiasi terhadap usaha pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian dan Dirjen PKH dalam mengendalikan over supply, “Kementan menerima dan mengakomodir aspirasi DPP Pinsar, untuk menyelamatkan nasib usaha para peternak mandiri UMKM,” imbuhnya.

DPP Pinsar menurut Singgih Januratmoko, mendukung surat edaran (SE) lanjutan, untuk menyeimbangkan supply dan demand, demi kestabilan harga di atas HPP peternak mandiri mulai Agustus 2021 dan seterusnya, “Kami mohon supaya SE cutting tidak ada jeda lagi, sehingga tidak terjadi oversupply yang menyebabkan harga turun,” ujarnya.

Ia menegaskan ketidakpuasan sebagian peternak yang tergabung dalam Pinsar di Jawa Tengah dan Jawa Timur, merupakan pernyataan pribadi, bukan dari organisasi, “Kami selalu mendukung kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementan dan Dirjen PKH demi perbaikan nasib peternak Mandiri UMKM,” tegasnya.

Aturan Tak Sesuai di Lapangan

Sebelumnya, Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Jawa Tengah, Pardjuni mengatakan, masih terjadi over supply. Pardjuni bahkan dalam keterangan persnya meminta Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Nasrullah untuk mundur.

Ia beralasan kebijakan Kementan dan Dirjen PKH gagal dalam menangani over supply daging ayam di pasaran. Meskipun Dirjen PKH telah menerbitkan 11 Surat Edaran (SE) tentang pengendalian produksi day old chicken final stock (DOC FS). Sementara itu, Ketua Pinsar Jawa Timur, Fathoni mengungkapkan kebijakan kuota Grand Parents Stock (GPS) atau indukan ayam dari Dirjen PKH, lebih menguntungkan para integrator (Perusahaan perunggasan raksasa).

“Meskipun adanya surat edaran cutting, para integrator langsung menaikkan Day Old Chicken (DOC) atau anak ayam, yang menyebabkan HPP kami terus naik tinggi. Pada saat panen ternyata mereka (integrator) punya stok lebih banyak dari kami. Harga live bird-nya hancur terus. Kami ini peternak mandiri rugi,” ungkap Fathoni.

Fathoni menjelaskan, Permentan No. 32/2017 Tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi, tak berjalan dengan baik. Permen itu mengatur pembagian DOC internal dan eksternal (peternak mandiri) masing-masing 50 persen, “Yang terjadi, berapa pun integrator memproduksi DOC, karena punya integrasi dan afiliasi di bawahnya, integrator tidak perlu menjual ke eksternal, karena bisa diserap sendiri. Mereka menjual mahal DOC ke kesternal atau peternak rakyat,” ujarnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.