Baghdad (7/7). Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) memang sudah dikalahkan di Irak. Kekuatan Islam yang mendominasi di perbatasan Irak dan Surah itu diberangus oleh kekuatan gabungan Amerika Serikat (AS) dan Irak. Tapi, AS mempertahankan 2.500 tentaranya di negeri 1001 malam itu. Padahal kehadiran mereka, dapat memicu konfrontasi militer besar-besaran dengan Iran.

Irak jadi palagan antara AS dan Iran, terbukti dengan serangan udara mematikan terhadap milisi pro-Iran. Alih-alih membela AS, meskipun Irak pernah berperang dengan Iran, negeri itu mengutuk serangan udara tersebut. Para analis menyebut tak mungkin ada perubahan dengan penarikan mundur total pasukan AS. Karena kehadiran AS dan Iran di Irak memiliki kepentingan tertentu.

Angkatan Udara AS melakukan serangan pekan lalu terhadap fasilitas milisi pro-Iran di wilayah perbatasan Suriah-Irak. Dari sana, milisi meluncurkan serangan pesawat tak berawak ke target AS di seluruh Irak.

Stephen Zunes, profesor politik di Universitas San Francisco, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa konfrontasi di Irak antara pasukan yang bersekutu dengan Amerika dan Iran meningkat. Pertempuran tersebut akibat pemerintahan Donald Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran, yang secara resmi dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

“Telah ada konflik tingkat rendah antara Amerika Serikat dan Iran sejak 1980-an tetapi telah meningkat sejak AS menerapkan kembali sanksi terhadap Iran pada 2018, meskipun Iran mematuhi JCPOA,” kata Zunes.

Iran berharap memiliki nilai tawar terhadap tujuh negara yang terlibat perjanjian JCPOA, setelah Washington meningkatkan serangan secara efektif untuk menimbulkan kerugian ekonomi yang parah di negara itu, kata Zunes. Serangan itu dijawab dengan agresif pula oleh sejumlah kelompok bersenjata, termasuk Kataib Hezbollah, milisi utama Irak, yang beroperasi di bawah komando langsung Iran. Kataib Hezbollah dan milisi lainnya menuntut penarikan sisa pasukan AS yang mendukung tentara Irak dalam perang melawan ISIS.

Setidaknya empat milisi Irak tewas di sepanjang perbatasan dengan Suriah, sementara tidak ada tentara Amerika yang terluka. Namun insiden tersebut menunjukkan betapa rapuhnya situasi dan bagaimana 2.500 prajurit AS yang tersisa semakin berisiko terhadap serangan di wilayah tersebut.

Tentu saja, cara paling efektif untuk memastikan keselamatan anggota militer AS adalah dengan membawa mereka pulang ke Amerika Serikat, kata Zunes. “Parlemen Irak tahun lalu memilih pasukan AS untuk meninggalkan negara itu, tetapi [Presiden AS Joe] Biden menolak untuk memenuhi permintaan mereka,” kata Zunes.

Menyisakan Pasukan Untuk Menghadapi Dominasi Iran

“Jadi terjawab pula mengapa AS perlu mempertahankan 2.500 tentara di Irak. Tujuannya, terutama karena kehadiran mereka dapat memicu konfrontasi militer besar-besaran dengan Iran,” ujar Zunes menambahkan. Washington menemukan dirinya dalam situasi genting, karena tampaknya menjadi garis pertahanan terakhir melawan hegemoni Iran di Timur Tengah.

Teheran sudah memberikan pengaruh yang signifikan di Suriah, Irak, Lebanon dan Yaman, terutama dimungkinkan oleh kebijakan aliansi Iran, dimulai pada awal tahun 1982, ketika Hizbullah Lebanon didirikan dengan bantuan aktif dari Garda Pengawal Revolusi — pasukan elit Iran.

Saat ini, aliansi ini termasuk rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad dan kelompok bersenjata seperti Hamas dan Jihad Islam. Selanjutnya, milisi dari Pakistan dan Afghanistan telah terhubung dengan Pasukan Quds (QF) Iran.

Bagi AS, kekuatan militer Iran dan perang asimetris menjadi teka-teki geopolitik. Melindungi pasukan Amerika telah menjadi tindakan yang sulit, dan Biden harus bermanuver dengan hati-hati, “Biden telah menunjukkan dirinya bersedia menggunakan kekuatan melawan milisi yang didukung Iran, namun juga mengakui bahwa mengancam Iran atau memprovokasi perang akan bermain di tangan kelompok garis keras Iran,” kata Zunes.

Leave a Reply

Your email address will not be published.