Jakarta (9/8). Pada tahun ini, peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat berfokus pada tema “Leaving No One Behind: Indigenous Peoples and the Call for a New Social Contract” sebagai sebuah ajakan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat adat seluruh dunia yang semakin terpinggirkan akibat pandemi Covid-19.

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan dalam Resolusi 49/214 pada 23 Desember 1944, bahwa Hari Masyarakat Adat Internasional jatuh pada tanggal 9 Agustus, sekaligus menandai pertemuan pertama United Nations Working Group pada tahun 1982 tentang Populasi Adat.

Deklarasi PBB mencantumkan Hak-Hak Masyarakat Adat pada 13 September 2007, bahwa setiap masyarakat adat memiliki hak penuh pengakuan atas segala bentuk macam hak asasi dan kebebasan mendasar secara individu maupun kolektif yang juga tercantum dalam piagam PBB, Deklarasi Universal HAM, dan perangkat hukum internasional mengenai HAM.

Sehingga setiap masyarakat adat maupun individu tentu memiliki kebebasan dan kesejahteraan dari segala macam jenis diskriminasi, memiliki hak melakukan identifikasi diri, serta terbebas atas hak sipil dan politik baik dalam hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Dalam laman resminya, PBB mencatat lebih dari 70 persen populasi manusia berada pada negara-negara dengan ketimpangan pendapatan dan kekayaan yang tinggi, termasuk masyarakat adat yang telah mengalami tingkat kemiskinan tertinggi dan kerugian sosial-ekonomi yang hebat.

Ketimpangan Menjadi Pucuk Konflik Sosial

Tingkat ketimpangan yang tinggi umumnya terkait dengan ketidakstabilan kelembagaan, korupsi, krisis keuangan, meningkatnya kejahatan, kurangnya akses keadilan, pendidikan, serta layanan kesehatan. Bagi masyarakat adat, kemiskinan dan ketidakadilan cenderung menghasilkan konflik sosial dan ketegangan yang lebih intens.

“Memberantas kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensinya serta mengurangi ketimpangan merupakan inti Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030,” kata PBB.

Selain itu, Pandemi Covid-19 yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan dunia tentu mendorong ketidaksetaraan dan ketidakadilan bagi seluruh masyarakat. Sehingga perlu kelanjutan diskusi tentang keperluan mendesak untuk memikirkan kembali sebuah kontrak sosial baru.

Seluruh jenjang masyarakat memiliki peran penting untuk ikut turut membantu dalam membangun dan mendesain ulang kontrak sosial yang melayani kepentingan manusia. “We, the peoples” sesuai dengan isi dari pembukaan Piagam PBB.

“Walaupun masyarakat adat secara signifikan tidak terdampak Covid-19, rencana untuk membangun kembali kontrak sosial yang lebih baik merupakan keharusan mencakup mendengarkan suara, kebutuhan, kekhawatiran mereka, mendapatkan persetujuan bebas, dan termasuk pengakuan hak-hak kolektif dan individu masyarakat adat sesuai dalam deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat adat,” tulis PBB.

Di Indonesia sendiri eksistensi masyarakat adat nyata. Komunitas tersebut kebanyakan menempati bagian-bagian yang langsung berdampingan dengan sumber daya alam. Karena itu dengan adanya RUU Masyarakat Adat, dapat melindungi keberadaan masyarakat adat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan kelangsungan hidupnya. (Dzul/LINES)

Leave a Reply

Your email address will not be published.